LBH dan PBHI Lampung Tolak Calon Kapolri

LBH dan PBHI Lampung Tolak Calon Kapolri

12 Januari 2015 18:41 Syafnijal D Sinaro Hukum

LIBATKAN KPK-Direktur Institute for Criminal Justice Reform Supriyade W.E. (kiri) dan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti (kanan) memberikan pernyataan pers tentang pemilihan calon Kapolri di Kantor ICW (Indonesia Corruption Watch), Jakarta, Jumat (09/01). Dalam pernyataan persnya mereka meminta Presiden Joko Widodo melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan calon Kapolri.

Keduanya menyerukan keterlibatan KPK dan PPATK.

BANDARLAMPUNG—Penolakan terhadap Komjen Budi Gunawan yang dicalonkan Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri juga datang dari Lampung. Dua lembaga bantan hukum di daerah ini masing-masing LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Bandarlampung dan PBHI Lampung, Senin (12/1)  menolak keras penunjukan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan.

Menurut kedua lembaga bantuan hukum tersebut, pencalonan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden terkesan sarat kepentingan politik dan sangat dipaksakan, karena tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam mengevaluasi kinerja.

Penolakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor LBH Bandarlampung, Bandarlampung, Senin (12/1) siang. Acara dihadiri Direktur LBH Bandarlampung Wahrul Fauzi Silalahi, Ketua PBHI Lampung Ridho Feriza, serta Voulentir Chandra Bangkit.

Di lain pihak, nama-nama calon Kapolri yang masuk seleksi Kompolnas seperti, Kabareskrim Komisaris Jenderal Suhardi Alius, Kepala Lemdikpol Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Priyatno, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, dan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno, tidak transparan dan tidak objektif.

"Proses seleksi hanya meminta info soal calon kepada temannya, mantan atasannya, dan mantan anak buahnya saat yang bersangkutan menjabat di berbagai kota. Tidak melakukan seleksi yang ketat dan serius dalam penunjukan calon Kapolri sehingga memunculkan satu nama," ujar Wahrul Fauzi Silalahi di depan insan pers media lokal dan nasional yang bertugas di daerah ini.

Sementara Ketua PBHI Lampung Ridho Feriza, juga mengatakan, pencalonan dan proses seleksi Kapolri seharusnya dilakukan dengan transparan, objektif, dan ketat. Di samping itu juga harus melihat kemampuan, pengalaman, dan integritas para calon sebagai pemimpin Kepolisian RI. "Calon Kapolri harus memiliki integritas dan semangat penegakan hukum yang baik, seperti pemenuhan hukum, HAM, dan demokrasi," jelasnya.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil Lampung peduli dalam penegakan hukum, HAM, dan demokrasi (LBH Bandar Lampung dan PBHI Lampung) mengajukan tujuh butir pernyataan, yang isinya: (1). Menolak dengan tegas calon Kapolri tunggal; (2). Menolak hasil seleksi yang dilakukan Kompolnas. (3). Mendesak Presiden untuk menunda pergantian Kapolri sampai dengan habis masa jabatan Jendtal Sutarman; (4). Mendesak Presiden untuk melibatkan KPK dan PPATK; (5). Mendesak DPR RI untuk menolak calon tunggal Budi Gunawan; (6). Mengusut tuntas rekening gendut Komjen Budi Gunawan; dan (7). Membuat regulasi baku dalam proses seleksi calon pejabat Negara termasuk Kapolri.

Sumber : Sinar Harapan